Ironis, tiga pejabat Pemkab plesir ke Belanda

Periksa mata (detikfoto.com)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini Senin (6/9) mengunjungi para pengungsi korban letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Ironisnya tiga pejabat yang mengurusi bencana itu, justru pergi ke Belanda.

Kedatangan Presiden SBY hanya diterima Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Tiga kepala dinas yang juga menjadi koordinator penanggulangan bencana di Kabupaten Karo itu, tidak ada di tempat. Ketiganya sedang melakukan perjalanan ke Belanda.

Ketiga pejabat itu antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomi Sinuhaji yang menjadi koordinator pengungsian di Jambur Lige, Kadis Kesehatan yang juga Koordinator Posko Kesehatan Elita Ginting serta Kadis Pekerjaan Umum yang merupakan Koordinator Pengungsi di Kabanjahe.

Mereka diundang untuk datang ke Belanda untuk melakukan studi banding. Padahal keberadaan mereka di Sumut, sangat dibutuhkan para pengungsi.

Sementara itu Sekjen (Sekretaris Jenderal) MPRK (Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo) Runggun Merga Silima Roy Fachraby Ginting memprotes keras pernyataan Bupati Karo yang menganggap peristiwa letusan Gunung Sibayak bukan peristiwa besar (hanya peristiwa biasa), karena tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang berarti.

“Kita kecewa statemen Bupati Karo yang menyatakan musibah letusan Gunung Sinabung tidak ada apa-apanya, karena tidak ada korban jiwa maupun kerusakan, sehingga Bupati mengimbau kepada semua pihak jangan membesar-besarkannya,” ujar dia  kepada wartawan.

Dikatakan Roy, siapapun tidak pernah membesar-besarkan kasus letusan Gunung Sinabung, tapi semua orang mengakui bahwa peristiwa itu sangat besar, sebab menyangkut 30 ribu nyawa masyarakat dari 35 desa yang ada di kaki gunung yang saat ini sudah ditetapkan dalam satus Awas tersebut.

“Sangat aneh peryataan Bupati yang menganggap peristiwa letusan Gunung Sinabung hal yang biasa, sehingga meminta semua pihak jangan membesar-besarkannya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah setelah puluhan ribu masyarakat Karo meninggal dunia baru dianggap Bupati peristiwa luar biasa,” tanya tim Ahli DPRD Sumut itu.

Roy melihat, Bupati terkesan tidak tanggap atas penderitaan masyarakat, sehingga menganggap keresahan dan ketakutan 30 ribu rakyatnya yang berada di pengungsian (sejumlah Jambur di Berastagi dan Kabanjahe) yang terancam kelaparan, terancam memperoleh air bersih, terancam menderita penyakit merupakan hal biasa.

“Selaku kepala daerah, bupati seharusnya tanggap dan mengerti penderitaan rakyatnya. Bukan malah melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyinggung perasaan masyarakat Karo,” tegas Roy sembari mengingatkan Bupati agar memberikan pelayanan terbaik terhadap rakyatnya di akhir masa jabatannya, bukan sebaliknya meninggalkan kebencian di tengah-tengah masyarakat.

Praktisi hukum dan politisi ini juga membeberkan kearogansian Bupati Karo dalam memimpin Karo, terbukti tidak melibatkan DPRD Karo maupun unsur Muspida dalam menangani para pengungsi, sehingga unsur Muspida berjalan sendiri-sendiri membuat Pangdam I/BB kecewa dan mengancam akan menarik TNI, jika tidak diberdayakan.(metrotvnews.com/hariansib.com)