PBB kembali batal digelar

Pesta Bunga dan Buah (PBB) dan Pesta Mejuah-juah dipastikan kembali tidak dilaksanakan tahun ini seperti tahun lalu. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Parsenbud), Kabupaten Tanah Karo, Dinasti Sitepu, Selasa (20/10).

Menurut Dinasti, tidak diselenggarakannya kedua even akbar tersebut dikarenakan minimnya anggaran. Selain itu, bencana alam yang melanda berbagai daerah di Tanah Air juga turut menjadi faktor tambahan tidak diadakannya kedua pesta rakyat itu.

“Sepertinya kurang etis juga jika kita melakukan pesta di tengah duka saudara-saudara kita di daerah lain,” paparnya.

Dia mengatakan, pelaksanaan Pesta Bunga dan Buah serta Pesta Mejuah-juah tidak digelar tahun lalu disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, jika dipaksakan nantinya beban yang dirasakan rakyat semakin berat.

Dinasti juga tidak dapat memastikan jika Pesta Bunga dan Buah serta Pesta Mejuah-juah akan di laksanakan tahun depan. “Kita juga belum dapat memastikan kalau tahun depan kedua even itu digelar. Semuanya tergantung anggaran,” tandasnya.

Keputusan tersebut disayangkan oleh masyarakat Karo khususnya warga Berastagi. Seperti yang diungkapkan warga Berastagi, Iwan Depari. Menurutnya, tidak diselenggarakannya kedua even akbar tersebut merupakan kesalahan besar.

Pasalnya, selain ditunggu oleh wisatawan dan masyarakat Karo, kedua acara itumemiliki peran penting dalam memajukan berbagai aspek di Tanah Karo, misalnya, pertanian. Melalui even ini produk andalan pertanian di Tanah Karo dapat dipamerkan.

Depari juga menegaskan, Pemkab Karo jangan hanya memberi alasan minimnya anggaran, sehingga membatalkan kegiatan yang dapat mempertahankan budaya karo. “Anggaran bukan alasan, Pemkab Karo seharusnya pro aktif. Jika anggaran minim, cari sponsor,” tuntasnya.(Sumut Pos)

Infrastruktur minim, pariwisata Karo terpuruk

Pariwisata sebagai salah satu andalan tanah Karo belakangan ini kian terpuruk. Keterpurukan itu terjadi karena aset-aset wisata di daerah in tidak didukung oleh keberadaan infrastruktur yang memadai.

Wacana tersebut mengemuka dalam Seminar Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah yang berlangsung di sela-sela acara peresmian lembaga riset dan pusat pengkajian pembangunan dan pengabdian masyarakat Neumann Development Center (NDC) di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (8/10) lalu.

Hadir sebagai pembicara antara lain mantan Kepala Bappeda Sumut Budi Derita Sinulingga, Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sumut Sanusi Surbakti, serta praktisi ekonomi Tenang Malem Tarigan.

Budi menyoroti kondisi jalan raya Medan-Berastagi (66 kilometer) yang tampak kian macet pada hari-hari libur (Sabtu-Minggu atau hari besar lainnya), terutama pada sejumlah ruas tikungan jalan tertentu.

"SK Gubsu yang melarang angkutan barang beroperasi pada hari libur di jalan itu tampaknya tak berlaku karena tak diindahkan masyarakat. Barisan angkutan barang dari dan ke Medan masih terus berseliweran sehingga selalu menimbulkan kemacetan panjang plus pada waktu yang cukup lama," ujar dia.

Solusinya, Budi Sinulingga kemudian menayangkan film-slide tentang peta jalan wisata Medan-Berastagi dengan konsep pelebaran jalan pada 5-6 ruas tertentu agar bisa dijadikan sebagai areal penyaliban kendaraan. Selain menghemat biaya, cara itu juga disebut efektif dan cepat.

Sedang bagi Sanusi Surbakti, solusi persoalan jalan wisata Medan-Berastagi juga arus diperhitungkan untuk kebutuhan jangka panjang. Menurut dia, perlu dilakukan pembangunan jalan baru pada ruas lain, misalnya jalan tembus Kutalimbaru yang dulunya sudah dibuka sebagai proyek jalan tembus Karo-Langkat pada era 1980-an lalu.

“Pelebaran jalan pada ruas tertentu sepanjang jalan wisata Medan-Berastagi memang tepat untuk solusi jangka pendek atau menengah. Tapi, mengingat Berastagi atau Karo itu merupakan salah satu destinasi utama di Sumut, solusi membangun jalan baru, juga perlu jadi perhatian serius,” papar Sanusi.

Pengurus lain dari Inkindo Sumut, Julius Bangun, juga mengungkapkan sejumlah masalah lain yang memperburuk prospek pariwisata Karo. Pengelolaan objek wisata danau Lau Kawar di Kecamatan Simpang Empat misalnya, Pemda tampak kurang serius menggarapnya.

"Objek wisata kebanggaan Karo itu tampak terlantar, baik karena kurang perawatan, minim promosi, plus nyaris tak ada paket-paket wisata yang disajikan sebagai daya tarik danau air tawar tersebut," tutur dia.

Masalah lain yang muncul juga adalah gagalnya penyelenggaraan pesta wisata daerah Festival Bunga dan Menjuah-juah 2009. Acara yang dijadwalkan pada 7-11 Oktober dan dibuka juga oleh Presiden SBY ternyata bersamaan dengan pelaksanaan Pesta Danau Toba (PDT).

Hal lain yang juga terlontar adalah masalah minimnya kreasi maupun apresiasi. Pemda untuk menfasilitasi masyarakat petani buah atau bunga untuk membuat paket oleh-oleh atau buah tangan khusus untuk para turis berupa kemasan semacam parcel yang berisikan buah-buahan atau bunga dan produk khas lainnya dari Karo.(Sinar Indonesia Baru)