Anggaran Pilkada membengkak

Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Karo, yang rencananya digelar Oktober 2010 mendatang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp15 miliar. Padahal Pemda Karo hanya menyanggupi anggaran sebesar Rp8 miliar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karo Benyamin Pinem mengatakan pihaknya pada September 2009 lalu tepatnya sebelum APBD 2010 disahkan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp18 miliar dengan perhitungan dua kali putaran. Namun Pemda Karo hanya menampung Rp8 miliar rupiah.

“Tetapi anggaran minimal 15 miliar rupiah untuk pelaksanaan pilkada harus dicapai. Jika tidak, kami khawatir tidak akan cukup. KPU hanya penyelenggara, jika dana tak cukup di tengah jalanan siapa yang tanggung jawab,” kata dia

Dia mengatakan, kenaikan anggaran pilkada kali ini disebabkan karena berbagai faktor. Anggaran Pilkada sebelumnya (pilkada Karo 2005) sebesar Rp5 miliar dipastikan tidak lagi mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pilkada tahun depan.

Beberapa poin penting menurut Benyamin terkait kenaikan biaya yang cukup signifikan diantaranya, tahapan jelang pilkada, tahun 2005 tahapannya enam bulan, sementara tahapan pilkada 2010 delapan bulan.

Honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada sebelumnya Rp 100 ribu sedangkan Pilkada 2010 mendatang membengkak menjadi Rp200 ribu. Jumlah KPPS pemilu 2005 sebanyak 500 TPS (tiap TPS 7 orang anggota KPPS).

"Pada Pilkada mendatang, diperkirakan 650 TPS (tiap TPS 7 orang anggota KPPS). Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2005 bergaji Rp 200 ribu/bulan, sementara ketika pilkada nanti, PPS bergaji 350 ribu/bulan dengan catatan 265 desa," ujar dia.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada lalu mendapat tunjangan Rp 450 ribu/bulan, sementara pada Pilkada Oktober mendatang PPK bergaji Rp 700 ribu/bulan, dan khusus ketua PPK bergaji Rp 1 juta/bulan. PPK terdiri dari 10 orang/ kecamatan. (Kabupaten Karo 17 Kecamatan). Menurut Benyamin, dengan munculnya calon independen dipastikan menambah alokasi dana penyelengaraan pilkada. Karena adanya biaya verifikasi ke lapangan guna pengecekan KTP harus dialokasikan (biaya tersebut tidak ada ketika Pilkada 2005).

Ditambahkan Benyamin, kenaikan biaya operasional seperti gaji KPPS, PPK telah berlangsung sejak Pilpres dan Pileg. Naiknya gaji penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan Permendagri 44 tahun 2007. “Dalam Permendagri itu tertulis, honorarium penyelenggara disesuaikan dengan honor pemilu legislatif dan pilpres dengan memperhatikan tingkat inflasi dan kemampuan daerah,” ujarnya.(Harian Sumut Pos)

Robert Sinuhaji mantap lewat independen

Merubah pola bercocok tanam di Tanah Karo dari ketergantungan bahan kimia merupakan satu dari sekian banyak alasan bagi Robert  Sinuhaji untuk maju dalam Pilkada 2010 mendatang. Rencannya Robert akan maju lewat jalur independen.

Menurut dia, penggunaan unsur alami  terhadap berbagai jenis kebutuhan tanaman,akan  mengurangi biaya produksi pertanian di masyarakat. Selisih modal tanam hingga panen, tentunya akan berimbas kepada  peningkatan taraf perekonomian warga.

"Selain itu, saya juga memprogramkan  pengembangan sarana pertanian seperti laboratorim  dan pabrik pupuk. Dalam hal  pabrik, sesungguhnya tidak terlalu rumit serta membutuhkan biaya yang banyak, apalagi jika ada investor yang percaya menanamkan modalnya di Tanah Karo," ujar dia.

Jalur independen kata Robert sengaja ditempuhnya agar tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak tertentu. Menurut pandangannya, selama ini sejumah  petinggi di negara ini ketergantungan terhadap partai pengusungnya setelah  menduduki jabatannya.

"Melihat latar belakang hal tersebut saya mencoba menempuh melalui jalur dukungan rakyat. Jika saya menjadi Bupati Karo melalui Independen, saya tidak banyak memiliki  ketergantungan terhadap berbagai pihak, sehingga segala sesuatu yang diprogramkan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan maksimal," ungkap dia.

Bergerilya dari satu tempat ke tempat lain untuk memperoleh dukungan warga telah dilakukannya sejak beberapa bulan silam. Menurut penuturannya, saat ini jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP)  telah banyak dikumpulkannya dan kemungkinan besar jumlahnya telah  melampaui jumlah persyaratan yang akan diberlakukan KPU Karo.(Sumut Pos)

Dewan bakal dihuni 6 fraksi

Enam fraksi DPRD Karo akan terbentuk, sesuai dengan surat ketua sementara DPRD Karo Siti Aminah Peranginangin kepada Partai Politik (Parpol) yang memperoleh kursi di dewan bernomor : 172/876/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 tentang pembentukan fraksi di DPRD Karo.

"Keenam fraksi tersebut telah mengajukan pengusulannya kepada pimpinan dewan sementara untuk segera diparipurnakan dan umumkan," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karo Jernih Tarigan, Rabu (14/10) di Kabanjahe.

Adapun keenam bakal fraksi di DPRD Karo yakni fraksi PDIP ketua Efendy Sinukaban, Sekretaris Masdin Ginting, Fraksi Partai Golkar, ketua Frans Dante Ginting, Sekeretaris Ingan Sembiring, Fraksi PIS Bersatu (PIS, Barnas, Republikan, Hanura dan Pelopor), ketua Thomas Sitepu, Sekretaris Sumihar Sagala.

Selanjutnya Fraksi PAN Ketua Harison Sitepu, Sekretaris Sudirman Ginting, Fraksi Pijer Podi (PDK, PDS, PPPI) ketua Rendra Gaulle Ginting, Sekretaris Sarijon Bako, Fraksi Karo Bersatu (Demokrat, Gerindra, PIB, PKPB, P.Patriot dan PKPI) Ketua Kena Ukur Surbakti, Sekretaris Alar Karo-Karo.

Menurut Jernih, masing-masing partai politik yang ada di dewan telah menanggapi surat ketua sementara tentang pembentukan fraksi di dewan. Berkaitan pembentukan fraksi itu, parpol yang mempunyai kursi di dewan sudah mengatakan kesanggupannya

"Pengusulan bakal fraksi tersebut akan diverifikasi oleh Sekwan untuk dibawa ke rapat paripurna. Setelah itu diumumkan fraksi-fraksi yang telah terbentuk beserta komposisinya," ungkap dia.

Lanjutnya, pembentukan fraksi bisa dilakukan jika parpol yang bersangkutan memperoleh minimal tiga kursi. Sedangkan anggota dewan dari parpol yang tidak memperoleh tiga kursi, harus bergabung dengan parpol lain.

"Boleh bergabung dengan Parpol yang memiliki fraksi murni atau membentuk fraksinya bersama dengan anggota dewan yang parpolnya memperoleh kursi dua atau satu di dewan," tutur Jernih.

Setelah fraksi terbentuk, agenda dewan selanjutnya adalah menetapkan pimpinan defenitif dewan dan seterusnya pembentukan dan penetapan komisi-komisi di dewan dan Badan Musywarah (Banmus) yang komposisinya diisi oleh anggota fraksi-fraksi.

Sementara untuk pembentukan Badan Anggaran (Banggar), Badan Legeslasi (Banleg), dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dibentuk setelah Tatib ditetapkan.(Analisa)

Ferianta Purba wakil ketua DPRD Karo

DPD Partai Golkar kabupaten Karo menetapkan Ferianta Purba untuk diajukan menjadi wakil ketua DPRD Karo defenitif periode 2009-2014. Keputusan ini diperoleh melalui rapat pleno yang digelar di sekretariat Partai Golkar Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, siang ini (1/10).

Sebelumnya, rapat pleno yang dipimpin ketua Partai Golkar Karo, Paulus Sitepu ini, mengusulkan tiga kandidat dari caleg terpilih hasil Pileg lalu, masing-masing Frans Dante Ginting, Ingan Kembaren dan Ferianta Purba.

Dari 25 suara yang diperebutkan, Ferianta Purba yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPD Golkar Karo meraih sebelas suara, Frans Dante Ginting delapan suara, Ingan Kembaren lima suara, dan satu abstain. 

Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Karo, Paulus Sitepu, mengatakan, hasil tersebut akan diserahkan kepada DPRD Karo, KPU Karo, bupati Karo dan Partai Golkar Propinsi Sumut di Medan.

“Kita harapkan kader Golkar yang duduk di DPRD Karo dapat bekerja sama untuk membesarkan Partai Golkar di Bumi Turang tanpa melupakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat,” ujar Paulus. (Abdul Lathif Manjorang/Waspada)

33 Anggota DPRD Karo dilantik

Sebanyak 33 dari 35 anggota DPRD Karo periode 2009-2014 dilantik oleh Ketua MA RI diwakili Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Bontor Aruan pada rapat paripurna istimewa DPRD Karo, Kamis (1/10).

Sebelum dilakukan pelantikan, Ketua DPRD Karo periode 2004-2009 Romanus Purba meminta hadirin mengheningkan cipta kepada korban bencana alam di Padang, Sumatera Barat dan Wakil Ketua DPRD Karo periode 2004-2009 yang meninggal dunia, Sabtu (26/9) lalu,  Adil Bangun, yang juga kembali terpilih.

Untuk mengganti Adil, dewan masih menunggu rekomendasi dari partai Golkar yang baru untuk diserahkan ke KPU Karo. Kemudian satu kursi lagi untuk Dapem II kursi kedelapan masih menunggu pemberitahuan tertulis dari Mahkamah Konstitusi yang diperebutkan PPRN, PKPB dan Pakar Pangan.

Hadir dalam acara itu, Bupati Karo DD Sinulingga, unsur Muspida, Ketua Panwaslu, Sofyan Ginting, seluruh pejabat Pemkab Karo dan sebagian besar para anggota DPRD periode 2004-2009.

Pelantikan ke-33 anggota DPRD tersebut berdasarkan SK Gubsu Nomor 170/3866.K/Tahun 2009 tertanggal 28 September 2009 tentang pemberhentian anggota DPRD Karo masa bhakti 2004-2009 dan pengangkatan anggota DPRD Kab Karo masa bhakti 2009-2014.

Rapat paripurna istimewa DPRD, dibuka Ketua DPRD Romanus Purba, didampingi Wakil Ketua Siti Aminah Br Perangin-angin.

Ke-33 anggota DPRD Karo periode 2009-2014 yang dilantik yakni Efendi Sinukaban, Martin Luter Sinulingga, Siti Aminah br Peranginangin, Sudarto Sitepu, Gilbert Ginting, Suranta Ginting, Masdin DT Ginting (PDIP), Ferianta Purba, Frans Dante Ginting dan Inganta Kembaren SH (Partai Golongan Karya), Thomas Sitepu, Aceh Silalahi dan Onasis Sitepu (Partai Indonesia Sejahtera), Makmur Jambak, Harison Sitepu, SP dan Sudirman Ginting (PAN).

Berikutnya adalah Bantuan Purba dan Monni Pandia (Partai Demokrat), Eka Jaya Sitepu, dan Kena Ukur Surbakti (PKPB), Suranta Sitepu dan Edi Ulina Ginting (PPPI), Pengamat Sembiring (Hanura). Sentosa Sinulingga (Gerindra), Natanail Ginting (Barnas), Perhiasen Triwati br Ginting (PKPI), Alar Karo-Karo (PPIB), Sumihar Sagala (RepublikaN), join Fransisco Ginting (Pelopor) dan Saut Gurning (Patriot).

Usai pengambilan sumpah/janji anggta DPRD, Sekwan Jernih Tarigan mengumumkan pimpinan sementara Ketua DPRD, Siti Aminah br Peranginangin dari Partai PDIP dan Wakilnya Ferianta Purba SE dari Partai Golkar.

Bupati DD Sinulingga dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Karo periode 2004-2009 atas pengabdian serta kebersamaan dalam kemitraan antara legislatif dan eksekutif selama lima tahun.

"kepada anggota DPRD Karo yang baru dilantik, saya berharap kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif demi keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Tanah Karo tetap terjaga," ungkap dia.

Bupati optimis, daerah Karo akan terus berkembang dengan pengelolaan sumber daya alam yang didukung oleh kemauan kerja keras dan komitmen seluruh elemen masyarakat.(Analisa)

Wakil Ketua DPRD Karo berpulang

Warga Tanah Karo Simalem berduka atas meninggalnya Adil Bangun, Sabtu (26/9), di RS Elisabeth Medan. Legislator dari Partai Golkar itu meninggal pada usia yang ke 63 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Veteran Gang Serasi Berastagi.  Almarhum meninggalkan seorang istri S Br Ginting, seorang putra dan dua orang putri.

Di rumah duka tampak melayat sejumlah pengurus Partai Golkar Karo di antaranya Ketua DPRD Karo yang juga Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Rapat Romanus Purba, Ferianta Purba, Daniel Ginting Manik, Petra Jaya Purba, Sedarmin Perangin-angin dan sejumlah pengurus lainnya, Kadis Kesbang Suang Karo-Karo dan para kerabat.

Menurut keterangan keluarga, beberapa hari yang lalu almarhum menderita sesuatu penyakit. Untuk mendapatkan perawatan, almarhum dibawa berobat ke RS Elisabeth Medan dan opname. Di rumah sakit tersebut Adil sempat dirawat inap beberapa hari lamanya. Sebelumnya almarhum pernah menderita penyakit asam urat dan gangguan pernapasan.

Almarhum Adil Bangun maju kembali sebagai caleg Partai Golkar dengan nomor urut dua di Dapem II (dua) pada pemilu 9 April 2009 lalu. Ia berhasil duduk kembali sebagai wakil rakyat di DPRD Karo untuk ketiga kalinya dengan perolehan suara terbanyak. Adil seyogianya akan dilantik kembali sebagi anggota dewan awal Oktober 2009 ini untuk periode 2009-2114 mendatang.

Berdasarkan hasil runggu (musyawarah) keluarga, acara penghormatan terakhir dilaksanakan secara adat Karo dan liturgi Gereja GBKP di Jamburta Ras Berastagi pada Selasa (29/9) dan selanjutnya almarhum dikebumikan di Berastagi pada hari itu juga. (Daniel Manik/Harian Global)

Pilkada, umat Islam harus bersatu

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karo yang akan berlangsung pada tahun 2010, umat Islam di Kabupaten Karo harus bersatu. Minimal, lebih kritis dalam menentukan pilihannya serta menyatukan aspirasi sesama umat Islam kepada calon pemimpin Karo yang bisa mewakili suara Islam.

Ketua Umum Forum Kerjasama Pemberdayaan Umat Islam (FK-PUI) kabupaten Karo, Horison Sitepu mengatakan, dengan memiliki pemimpin yang peduli Islam, maka akan meningkatkan potensi menuju peningkatan ukhuwah islamiyah yang kokoh.

“Juga menyamakan visi, misi dan presepsi dalam memberdayakan umat islam di Kabupaten Karo kedepan,” ujar Horison Sitepu.

Terkait organisasi yang dipimpinnya, Horison mengatakan, pihaknya belum menentukan dukungan atau mengusung salah satu kandidat calon Bupati Karo.

“Saat ini, kita hanya fokus untuk mempersatukan dalam upaya mengembangkan umat Islam di daerah ini,” tuturnya.

FK-PUI, imbuhnya, bukan merupakan sebuah organisasi tandingan bagi organisasi Islam lainnya dan tidak ada didanai oleh calon-calon tertentu. Namun, wadah penyatu ormas Islam yang ada di daerah itu.

"FK-PUI lahir dari MUI Kabupaten Karo dan terdiri dari gabungan ormas dan parpol Islam. Jadi, soal penentuan langkah kedepan, itu bergantung kepada forum dan keputusan rapat anggota dan pengurus," pungkas Sitepu. (Abdullah Lathif Manjorang/Waspada Online)

Jelang Pilkada, sejumlah nama bermunculan

Meski Pemilihan Bupati Karo 2010 - 2015 baru akan digelar pada Juni tahun depan, namun sejumlah tokoh yang dianggap layak untuk maju sudah mulai bermunculan. Figur - figur tersebut baik dari kalangan partai politik maupun tokoh masyarakat yang berencana maju sudah mulai menyusun kekuatan untuk membangun image di tengah masyarakat.

Adapun calon yang diperkirakan akan maju menjadi calon Bupati Karo antara lain adalah sebagai berikut:

1. Herry Sebayang

Merupakan tokoh pergerakan mahasiswa di Yogyakarta, Alumnus fakultas Hukum Janabadra yang saat ini menjadi Komisaris PTPN III. Dia memiliki basis kuat di Kecamatan Tigabinanga, Simpang Empat, dan Kabanjahe. Herry sudah menunjukkan keseriusannya dalam membangun image di tengah masyarakat  dengan membela masyarakat di setiap kesempatan jika berkonflik dengan aparatur pemerintah daerah karo.

2. Sahrianta Tarigan

Sahrianta merupakan tokoh masyarakat karo yang berdomisili di Jakarta dan saat ini tercatat sebagai Seketaris Umum Klub Sepakbola Persitara. Ia juga merupakan ketua Partai Damai Sejahtera DKI Jakarta. Beberapa waktu lalu, ia sudah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada mendatang.

3. Ramli Sitepu

Ramli Sitepu merupakan anggota DPRD Tingkat II Karo yang juga Ketua Partai Pakar Pangan Kabupaten karo. Ia sudah menetapkan pasangannya yaitu Henri Pelawi. Pasangan ini diusung oleh 9 (sembilan) partai politik yang disebut Partai karo bersatu.

4. Nabari Ginting

Nabari saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara. Dia merupakan birokrat yang sudah dikenal oleh masyarakat tanah karo terutama kesetiannya dalam melaksanakan pemberdayaan sosial. Sejumlah pimpinan LSM dan Yayasan sudah menyatakan dukungannya kepada Nabari Ginting untuk membangun Tanah Karo di masa yang akan datang.

5. Siti Aminah Br Perangin - Angin

Siti Aminah Br Perangin-angin adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Karo dan saat ini terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Karo periode 2009 - 2014. Dia diprediksi akan akan maju dengan mulus karena partainya memperoleh 7 kursi di DPRD Karo sehingga berhak mencalonkan calon bupati.

6. Kena Ukur Surbakti

Kena Ukur Surbakti merupakan pengusaha besar yang berasal dari Tanah karo. Pada Pilkada lalau dia juga mencalonkan diri, namun kalah dari DD Sinulingga. Dia diyakini akan mampu mencalonkan diri kembali dan sebagian kalangan terutama petani di kawasan Tigabinanga dan Lau Baleng memberikan dukungannya kepada Kena Ukur Surbakti atau lebih akrab dipanggil Karo Jambi.

7. DD Sinulingga

DD saat ini menjabat sebagai Bupati Karo. Sebenarnya purnawirawan TNI ini sudah dua kali menjabat sebagai bupati, namun tidak secara beruntun. Kekhawatiran umum sekarang yang terjadi di Tanah Karo adalah adanya sinyalemen gerakan partai politik untuk tidak mendukung DD,sehingga kemungkinan besar ia akan maju dari Jalur Independen (perseorangan). (Silverius Bangun/Kabar Indonesia)