Koordinasi buruk.....

Koordinasi (hariansib.com)

Untuk menanggulangi puluhan ribu pengungsi dari puluhan desa yang kini terancam Letusan Gunung Sinabung, DPRD Karo bersama Muspida mengharapkan Pemkab Karo berkoordinasi dengan DPRD dan Muspida plus lainnya.

Apapun namanya, puluhan ribu warga yang saat ini mengungsi ke berbagai lost dan desa, perlu makanan dan obat-obatan. Tanpa berkoordinasi, apapun dilakukan Pemkab Karo dengan sepihak, hasilnya tidak akan berbuah baik. Koordinasi itu perlu, sebab semua permasalahan bukan semuanya dapat diketahui dan ditangani Pemkab Karo itu sendiri.


Hal itu dikatakan Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Peranginangin didampingi Wakil Ketua Onasis Sitepu dan sejumlah anggota DPRD Karo kepada Bupati Karo diwakili Sekdakab Karo Makmur Ginting  dan Asisten I, II dan III dalam rapat koordinasi “Tanggap Darurat” di kantor DPRD Karo, Senin (30/8) di Kabanjahe.

Permasalahan Pemkab Karo adalah permasalahan DPRD Karo dan Muspida itu sendiri secara otomatis. Bayangkan, puluhan ribu pengungsi, sekitar 1.300 anak dan balita kini terancam berbagai penyakit. Belum lagi di sejumlah penampungan, ribuan pengungsi sampai hari ini belum menerima bantuan apa pun dari Pemkab Karo. Mungkin saja masih sebatas masker. Tapi soal makan, minum dan perobatan serta selimut sama sekali belum ada.

Contohnya, pengungsi di Desa Siabang-abang Singgamanik dan penampungan lainnya mengaku sama sekali belum pernah mendapat santunan makanan atau kebutuhan utama hidup mereka. Tidak mungkin Bupati atau Pemkab Karo dengan semua SKPD-nya sibuk dan mampu mengatur itu dengan baik. Semua bantuan harus dibagikan secara transparan dan menyentuh langsung kepada warga.

Anggaran ada di APBD, baik di sosial atau di Dispenda atau pun bisa didahulukan untuk penanganan yang sifatnya bencana. Jangan sempat masyarakat yang mengungsi ini tidak makan atau sakit karena penanganan itu hanya dilakukan sepihak.

Kalau hanya pengumpulan data-data saja yang dilakukan aparat Pemkab Karo, itu kurang tepat. Tapi bagaimana mereka dapat diberi makan, diberi minum dan diberi pengobatan dan pengadaan MCK yang saat ini paling dibutuhkan pengungsi selain selimut. Apa Pemkab Karo dapat menanganinya sendiri.

Belum termasuk lagi penanganan penyelamatan atau pengamanan lainnya yang dilakukan pihak Polri dan TNI. Apa pernah ditanyakan keperluan apa saja yang dibutuhkan TNI-Polri. Apa bisa aparat TNI-Polri bekerja tanpa bahan bakar, tanpa makan atau kebutuhan utama lainnya. Ini gunanya berkoordinasi. Jangan dalam situasi bencana demikian, Pemkab Karo terus menunjukkan ketidakharmonisannya dengan DPRD Karo dan Muspida.

"Yang disalahkan rakyat nanti kalau ada masalah adalah DPRD dan rakyat akan mengadu ke DPRD. Banyak bantuan kebutuhan pangan, apa ini sampai ke masyarakat itu secara merata. Jangan nanti banyak bantuan atau dana dari pihak dermawan, justru menimbulkan dosa bagi kita,” harap Siti di hadapan Kapolres Karo AKBP Ig Agung Prasetyoko, Dandim 0205/TK Letkol Inf Martohap Simorangkir, Kajari yang mendampingi Sekda dan Asisten I, II dan III.

“Saya pun sudah malu memperhatikan sikap Pemkab Karo ke DPRD ini. Keharmonisan itu tidak pernah terwujud karena Pemkab Karo selalu berseberangan dan lembaga DPRD ini dianggap pihak eksekutif bukan mitra kerjanya. Sehingga masyarakat sebagian menilai, DPRD Karo ini ingin diperhatikan atau dihargai. Sebenarnya bukan demikian. Koordinasi itu wajar dituntut DPRD sebagai mitranya pemerintah,” tandas Dra Remita Br Sembiring di akhir rapat koordinasi itu.

Sekdakab Karo Makmur Ginting dalam sambutan mengatakan, kondisi gunung berapi Sinabung semakin baik. Walaupun demikian, sesuai petunjuk pihak terkait, radius 6 kilometer tetap dikosongkan. Katanya lagi, semua bantuan yang bukan melalui Pemkab Karo dinyatakannya itu sifatnya bantuan pribadi dan pihaknya tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, Kapolres Karo, Ig Agung Prasetyoko menambahkan, 34 desa yang saat ini ditinggal penghuni dilakukan pengamanan ketat dengan lintas sektoral bersama TNI setempat, camat dan warga desa yang diharapkannya didampingi 5 pria setiap desa. Polres Karo mengaku dibantu Brimob satu SSK dan anggota Samapta, total berjumlah sekitar 115 personil lebih dan mobil bantuan bencana alam dari Poldasu dilengkapi dengan sarana prasana lengkap berupa 40 motor trail.

Seluruh anggota ini siap memantau dan mengamankan situasi 34 desa dan 18 jambur (lost) tempat penampungan pengungsi yang tersebar di berbagai tempat. Semua ini bantuan dari Poldasu dan sampai saat ini, Polres Karo belum menerima bantuan apa pun dari Pemkab Karo, tandas Kapolres.

Di tempat terpisah, Kapolres Karo mengatakan, apa yang dinyatakan Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Peranginangin ada benarnya agar pihak Pemkab Karo sebaiknya dapat bekerjasama dengan DPRD, Muspida dengan berkoordinasi. Nyatanya memang demikian. Apa pun terjadi di Karo, terlebih dalam suasana bencana alam seperti ini adalah tanggung jawab DPRD, Polres, Kodim dan Muspida lainnya. Bukan hanya sepihak, yaitu Pemkab Karo.(hariansib.com)